Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
Undang-Undang ini merupakan dasar hukum komprehensif yang bertujuan untuk mereformasi sektor keuangan di Indonesia. Dengan metode omnibus, UU ini menyelaraskan dan menyesuaikan berbagai peraturan yang sebelumnya tersebar dalam banyak undang-undang. Tujuannya adalah untuk menciptakan sektor keuangan yang lebih optimal, tangguh, dan berkelanjutan.
Unduh Dokumen Undang-Undang P2SK
Diperbarui pada 09 Oktober 2026
-
BAB I
Ketentuan Umum
Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian istilah-istilah utama yang digunakan dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, seperti Sistem Keuangan, OJK, Bank Indonesia, LPS, lembaga jasa keuangan, dan istilah terkait lainnya.
-
BAB II
Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Menjelaskan asas yang menjadi dasar pelaksanaan UU P2SK, maksud dan tujuan pengembangan serta penguatan sektor keuangan, serta ruang lingkup sektor dan kegiatan yang diatur.
-
BAB III
Kelembagaan
Mengatur penguatan kelembagaan dan kewenangan otoritas di sektor keuangan, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
-
BAB IV
Reksa Dana
Aturan mengenai bentuk dan sifat Reksa Dana, serta ketentuan mengenai pengelolaan Reksa Dana.
-
BAB V
Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Penasihat Investasi
Aturan mengenai persyaratan, ketentuan, otoritas kegiatan, serta pedoman untuk Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Penasihat Investasi.
-
BAB VI
Lembaga Penunjang Pasar Modal
Aturan mengenai persyaratan dan ketentuan tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal, yang di dalamnya termasuk Kustodian, Biro Administrasi Efek, dan Wali Amanat.
-
BAB VII
Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif
Penjelasan mengenai tata cara aktivitas penyelesaian transaksi bursa, serta syarat dan ketentuan mengenai penitipan kolektif.
-
BAB VIII
Profesi Penunjang Pasar Modal
Aturan yang mengatur profesi penunjang aktivitas Pasar Modal, serta persyaratan, tata cara, dan kewajiban saat melakukan aktivitas di Pasar Modal.
-
BAB IX
Emiten dan Perusahaan Publik
Penjelasan mengenai persyaratan pendaftaran, kewajiban, ketentuan, serta hak yang dimiliki Emiten dan Perusahaan Publik dalam aktivitas di bursa saham.
-
BAB X
Pelaporan dan Keterbukaan Informasi
Memberikan paparan kewajiban bagi pelaku di bursa saham untuk melapor kepada Badan Pengawas Pasar Modal, termasuk jenis laporan yang harus disampaikan.